PEDOMAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan
berpendapat,
kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak
asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di
Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat,
kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
Media siber memiliki
karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat
dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya
sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik
Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola
media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber
sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
  1. Media Siber adalah
    segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan
    kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan
    Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Isi Buatan Pengguna
    (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau
    dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar,
    komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada
    media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan
    bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita
  1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
  2. Berita yang dapat
    merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk
    memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
  3. Ketentuan dalam butir (1) di atas dikecualikan, dengan syarat:
    • Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
    • Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
    • Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
    • Media memberikan
      penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan
      verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya.
      Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam
      kurung dan menggunakan huruf miring.
  4. Setelah memuat berita
    sesuai dengan butir (3), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan
    setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita
    pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum
    terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
  1. Media siber wajib
    mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang
    tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers
    dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
  2. Media siber mewajibkan
    setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan
    proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk
    Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
  3. Dalam registrasi
    tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis
    bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
    • Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
    • Tidak memuat isi yang
      mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan
      antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
    • Tidak memuat isi
      diskriminatif atas dasar perbeda an jenis kelamin dan bahasa, serta
      tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau
      cacat jasmani.
  4. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (3).
  5. Media siber wajib
    menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai
    melanggar ketentuan pada butir (3). Mekanisme tersebut harus disediakan
    di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
  6. Media siber wajib
    menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan
    Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (3), sesegera
    mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah
    pengaduan diterima.
  7. Media siber yang telah
    memenuhi ketentuan pada butir (1), (2), (3), dan (6) tidak dibebani
    tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang
    melanggar ketentuan pada butir (3).
  8. Media siber bertanggung
    jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil
    tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir
    (6).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
  1. Ralat, koreksi, dan hak
    jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan
    Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
  3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
  4. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
    • Tanggung jawab media
      siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media
      siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
    • Koreksi berita yang
      dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber
      lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
    • Media yang
      menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan
      koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan
      atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat
      hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
  5. Sesuai dengan
    Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat
    dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima
    ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita
  1. Berita yang sudah
    dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak
    luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak,
    pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain
    yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
  3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan
  1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
  2. Setiap
    berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib
    mencantumkan keterangan “advertorial”, “iklan”, “ads”, “sponsored”, atau
    kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah
    iklan.

7. Hak Cipta
Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman
Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa
Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012
(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).